Presiden Prabowo Lantik Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Penunjukan ini berlangsung di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Satyawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan. Pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.

Wacana pembentukan badan tersebut sebelumnya mengemuka setelah Prabowo mengundang sejumlah akademisi untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Para akademisi yang terlibat antara lain Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Agung Santoso dari Universitas Indonesia, dan Elham Sumarga dari Institut Teknologi Bandung.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan gambut menghadapi dua tantangan utama, yakni penanganan karhutla dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Arif menyebut kawasan hidrologis gambut di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pemanfaatan kawasan tersebut perlu memperhatikan pembagian fungsi, dengan maksimum 70 persen untuk pemanfaatan dan minimum 30 persen sebagai fungsi lindung.

Pembentukan BPGMN diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengelolaan gambut dan mangrove, termasuk upaya menjaga fungsi ekologis kawasan serta mencegah kebakaran yang berulang.

Pelantikan tersebut berlangsung ketika karhutla masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (12/10/2026) malam, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi tersebut masih dalam proses pemadaman.

Dampak karhutla juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif pada periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 di tujuh provinsi terdampak.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, merinci bahwa 219.559 kasus dialami penduduk berusia di atas lima tahun, sedangkan 63.711 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.

Selain itu, Kementerian Kesehatan melaporkan kualitas udara di 12 kabupaten/kota terdampak karhutla masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan dilantiknya Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen Sriyanto sebagai wakilnya, perhatian kini tertuju pada langkah konkret badan tersebut dalam memperkuat pencegahan karhutla, menjaga kawasan gambut dan mangrove, serta mendorong pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.