Kemdiktisaintek Dorong Perguruan Tinggi di Riau dan Kepri Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah

INOVASINEWS.NET – Pekanbaru – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau membangun konsorsium sebagai wadah bersama untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wamen saat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi Tahun 2026 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (31/7).

Mengusung tema “Perguruan Tinggi sebagai Motor Penggerak Pembangunan”, Rakorpim menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan potensi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Wamendiktisaintek menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu terus mengevaluasi sejauh mana kehadirannya dirasakan masyarakat.

“Kalau kita bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi dari tahun ke tahun, saya kira memang ada dinamika positifnya. Tetapi tampaknya ada satu hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama, yakni apakah perguruan tinggi kita ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan?” ujar Wamen Fauzan.

Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi ruang utama pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas itu, lanjutnya, perlu diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi daerah.

Riau dan Kepri memiliki modal pembangunan yang kuat sekaligus tantangan yang khas. Perekonomian Riau tercatat sebagai yang terbesar keenam secara nasional, sementara Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan tertinggi ketiga di Indonesia pada Triwulan III 2025 dengan Indeks Pembangunan Manusia 80,53 adalah ketiga tertinggi nasional. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Kepri berada pada 6,94 persen per Februari 2025, tertinggi kedua secara nasional, dengan angka tertinggi justru berada di Kota Batam yang menjadi penyumbang utama perekonomian provinsi.

Tantangan lain berupa kesenjangan antarwilayah. Di Riau, tingkat kemiskinan Kepulauan Meranti tercatat 23,15 persen berbanding Kota Dumai 3,14 persen. Di Kepri, kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Natuna sebesar 8,06 persen, sementara Kota Batam 4,03 persen. Pada bidang kesehatan, prevalensi stunting di Riau meningkat dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, melampaui ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Wamendiktisaintek menilai potensi dan sekaligus tantangan sebesar itu tidak dapat diselesaikan oleh satu perguruan tinggi secara sendiri-sendiri. Berbagai kepakaran, program, sumber daya, dan fasilitas kampus dapat dihimpun melalui konsorsium perguruan tinggi agar bekerja pada sasaran yang sama.

“Konsorsium itu sebenarnya adalah membangun satu ekosistem untuk memajukan pendidikan tinggi dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelas Wamen Fauzan.

Wamen mencontohkan konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghimpun 27 perguruan tinggi untuk menangani stunting dan kemiskinan. Melalui KKN Tematik Pendampingan Keluarga Stunting, ribuan mahasiswa diterjunkan ke desa-desa dengan pembinaan dosen, sekaligus menghasilkan riset yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mengarahkan riset kampus pada kebutuhan riil daerah.

“Risetnya mengambil problem yang ada di daerah. Sehingga mereka lulus itu, menyerahkan disertasinya dan dapat menjadi rekomendasi dasar pembuatan kebijakan daerah,” ujar Wamendiktisaintek.

Selain riset, perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan mahasiswa. Capaian tata kelola dan akreditasi perlu berjalan seiring dengan kualitas layanan dan relevansi lulusan. Wamen Fauzan juga menekankan pentingnya perguruan tinggi memberikan dukungan agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu serta memperoleh pembelajaran yang relevan, jaringan kolaborasi, dan lingkungan akademik yang ramah.

Untuk mendorong kolaborasi yang lebih konkret di wilayah LLDikti XVII, Wamen Fauzan menginstruksikan dilakukannya pemetaan terhadap kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi dan kemudian disandingkan dengan program serta kebutuhan pemerintah daerah.

“Jadi saya hadir disini ini berkomitmen untuk bersama bapak dan ibu sekalian, untuk membangun ekosistem pembangunan, itu kampus, pemerintah, dan kemudian dunia usaha, dunia industri,” jelas Wamendiktisaintek.

Sejalan dengan dorongan tersebut, Kepala Lembaga LLDikti Wilayah XVII, Nopriadi menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dan mutu perguruan tinggi terus dilakukan. Dalam dua tahun terakhir pihaknya melakukan pendampingan transformasi tata kelola institusi, khususnya perguruan tinggi swasta. Dalam aspek mutu, peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul hingga 464% sejak 2024. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan LLDikti XVII pada periode April hingga Juni 2026 mencapai 89,13% dengan kualifikasi sangat puas.

“Data dan capaian kuantitatif merupakan bentuk autentik dari kerja keras dan kolaborasi luar biasa antara LLDikti Wilayah 17, pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, badan penyelenggara yayasan selama periode transisi dan akselerasi dua tahun terakhir ini,” ujar Kalem LLDikti XVII.

Melalui Rakorpim tersebut, Kemdiktisaintek bersama LLDikti Wilayah XVII mendorong perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau untuk terus memperkuat kolaborasi, mengoptimalkan kepakaran dan produk riset, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha maupun dunia industri. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.