Presiden Paparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR, Tegaskan Prioritas Kesejahteraan Guru

INOVASINEWS.NET – Jakarta — Presiden Prabowo Subianto hari ini memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Dalam Rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden tegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kesejahteraan guru.

Turut hadir mendampingi Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran anggota legislatif, para ketua umum partai politik, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Di deretan kursi undangan, tampak hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin beserta sejumlah pejabat Eselon I Kementerian Agama.

Presiden Prabowo menegaskan kehadiran langsung kepala negara untuk memaparkan arah perekonomian dan pengelolaan negara sangat penting, terlebih di tengah situasi global yang sedang dihadapi saat ini.

“Saat ini kita sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan ketegangan serta ketidakpastian. Dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Presiden harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian ini,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah melalui Kabinet Merah Putih telah menyusun program-program strategis yang diwadahi dalam 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan klaster tersebut meliputi:

1. Kedaulatan Pangan
2. Kemandirian Energi dan Air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan Industrialisasi
6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa
8. Penurunan Kemiskinan

Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Guru

Salah satu poin penting yang disorot Presiden dalam klaster pendidikan adalah komitmennya terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menurut Presiden, masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi penerus, dan kualitas tersebut ditentukan oleh para guru.

“Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, memiliki semangat tinggi, dan mampu menjadi teladan. Memperbaiki kehidupan para guru harus menjadi prioritas kita,” tegas Presiden.

Presiden menambahkan, salah satu instrumen untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan transparansi ekspor sumber daya alam (SDA). Dengan tata kelola ekspor yang jelas dan sesuai regulasi, pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak. Dampak positifnya, anggaran negara akan mampu menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan gaji baik guru, penegak hukum maupun ASN.

Presiden Prabowo juga menekankan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan demi meningkatkan penghasilan sebagian besar rakyat Indonesia.

“Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan kita. Kita ingin sektor ini berkembang pesat, karena dari sinilah penghasilan sebagian besar rakyat Indonesia bisa kita tingkatkan secara nyata,” tegasnya.

Arah kebijakan ini sejalan dengan program prioritas yang tengah gencar dijalankan oleh Kementerian Agama, khususnya terkait program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Melalui kemandirian ekonomi pesantren, Kemenag berkomitmen menciptakan ekosistem usaha berbasis santri yang kuat, yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap penguatan sektor UMKM nasional dan pertumbuhan ekonomi umat.