MoU ditandatangani, PT Berdikari Kebut Realisasi Hilirisasi Ayam Terintegrasi

JAKARTA, 12 Juni 2026 – Langkah nyata untuk memperkuat kedaulatan pangan dan memastikan setiap masyarakat mendapatkan akses protein hewani yang merata terus digulirkan. PT Berdikari (Persero), bagian dari Holding Pangan BUMN (ID FOOD), resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis dengan tiga pemerintah daerah di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sinergi besar ini merangkul Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat), dengan dukungan penuh dari ID FOOD serta Danantara Indonesia. Kolaborasi ini hadir sebagai solusi atas ketimpangan distribusi pangan, mengingat saat ini lebih dari 60 persen konsumsi hasil peternakan masih berpusat di wilayah Jabodetabek. Lewat interkoneksi logistik ini, melimpahnya potensi peternakan di Gorontalo dan Bima akan diintegrasikan untuk menyuplai kebutuhan pasar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sekaligus Komisaris Utama PT. Berdikari, Dr. drh Agung Suganda, menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden yang harus bergerak cepat.

“Investasi ini wajib ditujukan untuk membantu, membina, dan menaikkan skala usaha peternak rakyat agar mereka mendapatkan kepastian harga yang bagus di pasar,” jelas Agung.

Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menambahkan bahwa fokus utama dari MoU ini adalah membangun ekosistem peternakan yang memanusiakan peternak dari hulu hingga ke hilir. “Tujuan akhir kita bukan sekadar angka produksi, tapi bagaimana swasembada protein hewani ini berjalan beriringan dengan ekonomi daerah yang tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan,” ungkap Maryadi.

Sebagai langkah konkret pasca-MoU, peta jalan (road map) kerja telah matang disiapkan. Mulai dari pembangunan unit pembiakan bibit unggul terpadu—dari Grand Parent Stock (GPS) di Jawa Timur, Parent Stock (PS), hingga Final Stock (FS) hingga pembangunan pabrik pakan mandiri berkapasitas 10.000 ton per bulan yang berbasis pada potensi pertanian lokal.

Komitmen penuh juga datang dari para kepala daerah. Gubernur Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk mempercepat pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) agar status tanah milik provinsi segera clear. “Program industrialisasi ini sudah sangat lama ditunggu oleh masyarakat kami,” ujarnya hangat.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Pemda Bima (NTB) berharap koordinasi di lapangan bisa langsung tancap gas. Terlebih, kehadiran program ini sangat dinantikan untuk mendukung pasokan protein berkualitas bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang permintaannya kini cukup tinggi di daerah.

Melalui kalkulasi neraca pangan, sinergi ini diproyeksikan mampu mencetak produksi daging kolektif hingga 1,6 juta ton. Angka ini melampaui proyeksi kebutuhan riil nasional, di mana surplus pasokan tersebut nantinya akan dikelola bersama ID FOOD untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok bagi seluruh keluarga Indonesia dalam jangka panjang.