Dasco: RUU Perampasan Aset tuntas setelah 87 kali dengar aspirasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month 24 menit yang lalu
- print Cetak

AKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disetujui di tingkat pembahasan pertama. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan RUU tersebut telah melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat, pakar, dan organisasi. Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).
” Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco setelah memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RDPU terkait RUU tersebut telah berlangsung sejak September 2025. Selama proses pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya dua kali RDPU setiap pekan untuk mendengarkan berbagai masukan.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” ujar Habiburokhman.
Ia menambahkan, RUU tersebut juga memuat ketentuan untuk mencegah perampasan aset disalahgunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, ketentuan dalam RUU telah dirancang untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang dalam proses perampasan aset.
“Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” katanya.
- Penulis: Redaksi
