BPS dan Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat Data Penerima Bantuan Sosial untuk Keadilan

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmen memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DTSEN yang digelar di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025), dihadiri ratusan pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penguatan integrasi DTSEN bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dijalankan secara konsisten hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kolaborasi ini akan kita tularkan dan tanamkan ke seluruh BPS provinsi dan kabupaten/kota bersama dinas sosial di setiap daerah,” ujar Amalia.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi lintas instansi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, Kemensos menjadi mitra strategis utama.

Menurut Amalia, DTSEN telah dimanfaatkan oleh Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial sejak triwulan II tahun 2025, dan kini terus diperbarui melalui proses pemutakhiran bersama.

“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa. Keberhasilannya ditentukan oleh sinergi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah,” jelasnya.

Amalia juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dinilai berperan penting dalam mempercepat integrasi data sejak awal penugasan BPS pada Oktober 2024.

“Saya masih ingat, Pak Mensos langsung menanyakan kepada saya soal aliran data dari Kemensos ke BPS, apakah sudah berjalan. Itu menunjukkan perhatian besar beliau terhadap DTSEN,” ungkap Amalia.

Dengan mengusung tema “Statistik untuk Keadilan Sosial”, Rakornas ini menegaskan peran BPS dalam penyediaan data yang akurat serta peran Kemensos dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kata statistik mencerminkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos. Tema ini menggambarkan semangat kita untuk mewujudkan keadilan berbasis data,” tutur Amalia.

Sebagai bentuk nyata kolaborasi, penyelenggara menempatkan peserta dari BPS dan dinas sosial secara berdampingan agar komunikasi dan diskusi dapat berlangsung intensif.

“Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi,” ucap Amalia yang disambut tepuk tangan peserta.

Amalia menutup sambutannya dengan ajakan memperkuat semangat gotong royong nasional dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi lintas lembaga dan semangat gotong royong, kita dapat memastikan setiap data yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Mari bersama wujudkan statistik untuk keadilan sosial,” pungkasnya.

Rakornas ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama dari kedua lembaga.