Puluhan Ribu Petugas Mulai Verifikasi Lapangan Peserta PBI Hari Ini

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencanangkan ground check atau verifikasi lapangan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sebelumnya dinonaktifkan.

Pencanangan dilakukan di Ruang National Statistic Command Center (NSCC), Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/2/2026), sebagai tindak lanjut keputusan bersama DPR terkait pemutakhiran data bantuan sosial.

Gus Ipul menyampaikan bahwa ground check ini menjadi langkah penting untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat. Ia menegaskan proses verifikasi melibatkan puluhan ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS daerah, serta mitra statistik.

“Data yang saudara isi akan menentukan siapa yang dilindungi oleh negara,” tegasnya saat memberikan arahan kepada para pendamping.

Ia meminta seluruh petugas bekerja sesuai standar metodologi BPS, mengikuti instrumen secara disiplin, serta tidak mengisi data berdasarkan asumsi, melainkan kondisi objektif di lapangan. Koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial daerah juga harus diperkuat agar proses berjalan tepat waktu dan penuh tanggung jawab.

Menurut Gus Ipul, ground check ini merupakan mandat nasional dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus memastikan program jaminan kesehatan tepat sasaran.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa verifikasi lapangan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada peserta PBI yang menderita penyakit katastropik atau kronis, mencakup 106.153 individu atau sekitar 104 ribu keluarga. Pelaksanaan tahap ini ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.

Selanjutnya, tahap kedua akan dimulai setelah libur Lebaran pada 1 April 2026 dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Tahap ini menyasar seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan dan nonpenderita penyakit kronis, dengan cakupan sekitar 11 juta individu atau setara 5,9 juta keluarga. Proses tersebut diperkirakan selesai pada akhir April 2026.

Sementara itu, Cak Imin berharap proses ground check ini mampu meningkatkan akurasi data sehingga penerima bantuan iuran BPJS benar-benar masyarakat yang berhak.

Ia menekankan bahwa pemutakhiran data menjadi kunci agar perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, sekaligus memastikan bantuan negara diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.