Indonesia Perkuat Integritas Pasar Karbon Nasional Lewat Kolaborasi Global

Jakarta, 6 Oktober 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah besar Indonesia dalam memperkuat daya saing (competitiveness) perdagangan karbon di tingkat global. Upaya ini ditandai dengan penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia (SPEI) dan Verified Carbon Standard (VCS) Program oleh Verra,

penandatanganan Letter of Intent (LoI) terkait kerja sama metodologi dengan Puro.earth, serta penerbitan panduan teknis bagi pengembang proyek yang melakukan sertifikasi bersama Gold Standard for Global Goals (GS4GG).

Langkah strategis ini memperluas peluang Indonesia dalam perdagangan karbon lintas negara, setelah sebelumnya juga menjalin kerja sama serupa dengan Global Carbon Council dan Plan Vivo. Dengan demikian, Indonesia kini memiliki posisi strategis dalam pasar karbon global yang semakin kompetitif dan berintegritas.

Mendorong Transformasi Keunggulan Komparatif ke Kompetitif

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa Indonesia terus mengoptimalkan keunggulan komparatif pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) serta energi melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Pemerintah terus mengembangkan berbagai skema implementasi Nilai Ekonomi Karbon, termasuk melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA), agar Indonesia mampu bersaing di pasar karbon dunia,” jelas Menteri Hanif.

Melalui MRA, ruang lingkup aksi mitigasi kini semakin luas, dengan 58 metodologi pada dua sektor berbasis alam (nature-based) dan 54 metodologi pada tiga sektor berbasis teknologi (technology-based) yang dapat dikuantifikasi untuk pengurangan emisi.

“Tujuan kami adalah mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Hal ini hanya bisa dicapai dengan membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan didukung infrastruktur yang robust untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” tegas Hanif.

Penerapan Multi-Skema dan Capaian Konkret

Sebagai National Focal Point to the UNFCCC, KLH/BPLH bertanggung jawab atas implementasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) serta fasilitasi skema Nilai Ekonomi Karbon Multiskema (NEK Multiskema).

Beberapa capaian penting telah dicatat:

• 14 project proponent telah difasilitasi untuk transisi ke skema Pasal 6.4 Persetujuan Paris;
• 60 project proponent diusulkan untuk kerja sama dengan Jepang di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris;
• Target pledge 12 juta ton CO₂eq ditetapkan dalam kerja sama dengan Norwegian Article 6 Climate Action Fund (NACA).

Sementara itu, melalui MRA dengan Gold Standard, terdapat 29 proyek terdaftar, di mana 19 proyek telah mencapai tahap certified design dengan total 4,6 juta ton CO₂ kredit karbon. Kerja sama dengan Verra juga membuka peluang tambahan dengan potensi 17,27 juta ton CO₂eq per tahun, dan target penerbitan unit karbon hingga pertengahan 2026.

Menjaga Integritas Pasar Karbon Nasional

Menteri Hanif menegaskan bahwa keberhasilan pasar karbon nasional sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan inklusivitas seluruh pihak yang terlibat.

“Integritas adalah pondasi utama. Tidak boleh ada satu pun tindakan yang menimbulkan fraud karena hal itu dapat merusak reputasi dan kredibilitas pasar karbon Indonesia,” ujarnya tegas.

Sinergi untuk Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya memastikan transisi menuju energi bersih tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Waste to energy, zero emission, komitmen Paris Agreement, hingga carbon trading bukan sekadar jargon. Ini perjalanan panjang lebih dari dua dekade. Prinsip transparansi dan keberpihakan pada rakyat harus tetap menjadi arah kebijakan,” tutur Zulkifli.

Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KLH/BPLH. “Saya berkomitmen bersama KLH/BPLH memastikan transisi energi yang adil, menjaga kedaulatan pangan, dan memastikan rakyat memperoleh manfaat nyata dari ekonomi hijau dan perdagangan karbon,” tambahnya.

Menuju COP 30: Integritas Pasar Karbon Indonesia

Indonesia kini tengah mempersiapkan diri menghadapi UNFCCC Conference of the Parties (COP) ke-30 di Belem, Brasil, dengan mengusung tema besar “Integritas Pasar Karbon Indonesia.”

Selain menargetkan perdagangan 50 juta ton CO₂eq sejak 2021, Indonesia juga menyiapkan potensi karbon vintage sebelum 2020, termasuk kredit karbon berbasis kinerja dari Green Climate Fund dan Result-Based Contribution (RBC) Pemerintah Norwegia.

“Seluruh manfaat dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon harus dikembalikan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi dalam pencapaian target NDC Indonesia,” tegas Menteri Hanif.

Ia menutup dengan pesan kuat:

“Mari kita bangun perdagangan karbon yang berdaulat, berintegritas, dan berkeadilan untuk mendukung pengurangan emisi serta masa depan hijau Indonesia.”