Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Aset Rampasan Negara kepada PT Timah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sen, 6 Okt 2025
Pangkal Pinang, 6 Oktober 2025 — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan kepada CEO Danantara, dan kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Presiden Prabowo menyebut momen tersebut sebagai langkah strategis pemerintah dalam memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik pertambangan ilegal di wilayah operasi PT Timah.
“Pagi ini kita menyaksikan bersama penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang terbukti melakukan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media.
Aset yang diserahkan mencakup beragam jenis barang dengan nilai ekonomi tinggi, di antaranya:
- 108 unit alat berat
- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
- 94,47 ton crude tin dalam 112 balok
- Aluminium sebanyak 18,26 ton
- Logam timah Rfe 29 ton
- 53 unit kendaraan
- 22 bidang tanah dengan total luas 238.848 m²
- 195 unit alat pertambangan
- 6 unit smelter
- Serta uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai lebih dari Rp202 miliar dan sejumlah valuta asing lainnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan, total nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp6–7 triliun, belum termasuk potensi nilai besar dari tanah jarang (rare earth/monasit) yang diperkirakan bernilai jauh lebih tinggi.
“Nilainya mendekati Rp6–7 triliun. Namun untuk tanah jarang, bisa jadi nilainya jauh lebih besar — satu ton monasit saja bisa mencapai ratusan ribu dolar,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa total kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah diperkirakan mencapai Rp300 triliun, sehingga penindakan tegas menjadi langkah penting untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara.
“Kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai sekitar Rp300 triliun. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.
- Penulis: Redaksi
