Kementerian Kehutanan Luncurkan MANDARA, Dyah Mutiningsih: Tonggak Penting Integrasi Data Mangrove Nasional

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara) di Jakarta, Selasa (10/02/2026). Indoenesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, tentu menghadapi tantangan besar dalam sinkronisasi data serta koordinasi lintas sektor. Untuk menjawab kebutuhan tersebut,

MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove (IDPM) yang mulai dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dirancang sebagai sistem satu pintu untuk pengelolaan, integrasi, dan pertukaran data mangrove yang mutakhir, transparan, serta mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal PDASRH, Dyah Mutiningsih, menegaskan bahwa peluncuran MANDARA menjadi tonggak penting dalam mendorong transparansi dan integrasi data mangrove nasional. Menurutnya, setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir harus berbasis pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

80 Persen Mangrove Berada di Kawasan Hutan

Data terbaru menunjukkan sekitar 80 persen ekosistem mangrove Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Hal ini menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarian dan pemulihan mangrove nasional. Di sisi lain, tingginya kebutuhan data dari kalangan akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta mendorong pengembangan sistem manajemen data yang andal, terbuka, dan kredibel.

MANDARA tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang mendorong kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove. Dengan standar data yang seragam dan terintegrasi, platform ini menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional.

Kehadiran MANDARA diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan dan implementasi rehabilitasi mangrove agar lebih efektif, efisien, dan saling melengkapi.

Secara fungsional, MANDARA memiliki sejumlah peran strategis, di antaranya:

1. Mendukung koordinasi dan distribusi data dalam penyusunan Peta Kawasan Mangrove serta Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara lebih presisi.
2. Menyimpan beragam lapisan data, mulai dari data spasial (GIS), citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan.
3. Memfasilitasi pemantauan input data RHL mangrove dari berbagai sumber pendanaan secara transparan dan akuntabel.
4. Menyediakan fitur komunikasi dua arah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan lapangan, masukan, maupun kritik guna memperkuat tata kelola mangrove di daerah.

Keterbukaan dan keterlacakan data melalui MANDARA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat keyakinan mitra dalam berpartisipasi pada program rehabilitasi mangrove. Dengan data yang terverifikasi dan dapat dipantau bersama, platform ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).

Sejak mulai dikembangkan pada 2024, IDPM/MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan sebagai acuan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peluncuran resminya, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui MANDARA, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru dan mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam.