Menteri Koperasi Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat sinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Ferry saat menjadi narasumber dalam diskusi panel Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ferry menegaskan, semangat koperasi sangat relevan dengan karakter polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dinilai dapat menjadi wadah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Menurutnya, melalui koperasi, anggota Polri generasi muda bisa mengembangkan kreativitas, memperluas jaringan, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif.

Menkop menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih berawal dari arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi.

Rangkaian kebijakan itu ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi.

Ferry menekankan bahwa ekonomi kerakyatan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Konsep ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bung Hatta yang menilai koperasi sebagai solusi agar pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak, melainkan dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat.

Salah satu tantangan utama ekonomi rakyat, lanjut Ferry, adalah panjangnya rantai distribusi yang memicu tingginya biaya dan harga di tingkat konsumen. Kondisi ini kerap terjadi pada komoditas strategis dan barang subsidi seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, hingga LPG 3 kilogram.

Kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai pasok, sehingga distribusi barang lebih dekat ke masyarakat dengan harga yang tepat, sasaran yang akurat, serta pasokan yang stabil. Skema ini juga membuka akses langsung antara produsen dan konsumen

Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa dengan berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, klinik desa, unit simpan pinjam, apotek desa, pergudangan dan logistik, hingga sektor pertanian, perikanan, peternakan, energi, perumahan, ekonomi kreatif, serta distribusi barang subsidi.

Sebagai ilustrasi, pada komoditas kopi, koperasi desa dapat mengonsolidasikan hasil panen petani, melakukan proses sortasi, pengolahan, hingga branding. Bahkan, koperasi juga bisa memfasilitasi akses pasar ekspor sehingga nilai tambah dinikmati langsung oleh petani dan koperasi.

Penguatan koperasi, kata Ferry, diawali dengan pemetaan potensi ekonomi lokal secara menyeluruh. Selanjutnya dilakukan optimalisasi melalui pengelolaan terintegrasi berbasis nilai tambah.

Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.