Kementerian ESDM Siapkan Rp10,12 Triliun untuk Program Energi Pro Rakyat Tahun 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan komitmen kuat untuk memastikan manfaat pembangunan sektor energi dirasakan secara merata hingga ke pelosok negeri. Pada tahun anggaran 2026, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,12 triliun, dengan porsi terbesar — Rp6,56 triliun atau hampir 65 persen — difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Rencana kerja tahun 2026 yang tertuang dalam DIPA telah disetujui dengan total anggaran Rp10,12 triliun. Dari jumlah tersebut, program yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat mencapai Rp6,56 triliun,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Komitmen pro rakyat ini diwujudkan melalui sejumlah program prioritas, antara lain penyediaan 14.000 paket konverter kit (konkit) bagi petani agar dapat menggunakan bahan bakar gas yang lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 250 ribu rumah tangga menerima Bantuan Pemasangan Listrik Baru (BPBL) senilai Rp500 miliar, serta mengalokasikan Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa yang akan diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

Sejalan dengan agenda transisi energi bersih, Kementerian ESDM juga akan memperluas pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), memasang 60 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 100 unit PLTS pompa air pertanian, serta tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di wilayah terpencil. Program PLTS pompa air tersebut ditujukan untuk membantu petani mengairi lahan tanpa menanggung biaya listrik tinggi.

Menteri Bahlil menegaskan, arah kebijakan tahun 2026 berfokus pada pemerataan akses energi dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
“Pembangunan sektor energi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan,” tegasnya.

Adapun anggaran sebesar Rp10,12 triliun tersebut bersumber dari Rupiah Murni (75,9 persen), PNBP (18 persen), dan BLU (6,1 persen), dengan distribusi utama kepada Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan Ditjen Minerba. Kementerian memastikan seluruh persiapan teknis dan finalisasi kontrak diselesaikan pada dua bulan terakhir tahun ini, sehingga pelaksanaan program strategis 2026 dapat dimulai tepat waktu pada Januari mendatang.