Gus Ipul Jamin Pemutakhiran Data Bansos Tambahan Tepat Sasaran

Jakarta, 31 Oktober 2025 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa proses pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) telah selesai dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyaluran BLTS tepat sasaran kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai disalurkan pada 17 Oktober 2025.

“Sejak Selasa pekan lalu hingga Kamis ini, kami telah menerima data hasil pemutakhiran dari seluruh daerah. Dari 18,7 juta KPM baru yang diverifikasi, sebanyak 13,7 juta sudah selesai diverifikasi dan 10,2 juta di antaranya dinyatakan layak menerima bantuan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia menambahkan bahwa sebanyak 3,5 juta KPM dinyatakan tidak layak menerima bantuan dan datanya akan diserahkan kembali ke BPS untuk proses perangkingan (penentuan desil), serta dilakukan verifikasi dan validasi ulang sebelum menjadi dasar penyaluran tahap berikutnya.

Selain penerima baru, terdapat 16 juta KPM reguler yang sudah terverifikasi dan secara rutin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan (sembako).

“Dari total penerima, 18 juta lebih merupakan KPM baru yang menerima BLTS. Kalau penerima reguler sifatnya penebalan, sedangkan yang baru ini untuk memperluas jangkauan dan menambah jumlah penerima manfaat,” jelas Gus Ipul.

Ia juga memastikan bahwa penyaluran bantuan untuk 14 juta KPM reguler pada triwulan IV sudah berjalan, dan minggu ini akan dimulai penyaluran kepada 14 juta KPM baru penerima BLTS melalui dua jalur, yaitu bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

“Khusus penyaluran melalui PT Pos akan dimulai akhir pekan ini atau awal minggu depan. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi data sekitar 700 ribu lebih penerima,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya tengah menelaah lebih lanjut data 3,5 juta KPM yang tidak layak agar dapat digantikan dengan data rumah tangga lain yang berhak namun belum tercatat (exclusion error).

“Kami akan mengganti data yang tidak layak dengan keluarga yang memang seharusnya menerima bantuan, sehingga proses ini juga sekaligus memperbaiki akurasi sasaran program bansos pemerintah,” jelas Amalia.

Menurutnya, BPS akan memastikan setiap penerima bantuan telah ditetapkan sesuai peringkat desil yang valid.
“Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus kami perkuat agar menjadi pijakan utama pemerintah dalam seluruh program perlindungan sosial,” pungkasnya.