1,7 Juta Keluarga Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos

Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bansos reguler untuk tiga provinsi tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Total anggaran bansos reguler PKH dan sembako yang disiapkan untuk ketiga provinsi tersebut mencapai Rp1.832.738.125.000. Bantuan ini ditujukan kepada lebih dari 1,7 juta KPM di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif yang mencakup dukungan logistik, dapur umum, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan tersebut meliputi santunan bagi ahli waris, jaminan hidup, isian hunian, hingga program pemulihan ekonomi dan sosial bagi warga terdampak.

Kemensos telah mulai menyalurkan bantuan untuk ahli waris, isian hunian, serta jaminan hidup. Selanjutnya, penyaluran akan dilanjutkan untuk program pemulihan ekonomi dan sosial, mengikuti tahapan penyaluran yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatera, Kemensos menggunakan data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Selanjutnya dilakukan penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah, yakni Bupati atau Wali Kota, yang ditandatangani bersama Kapolres, Kajari, dan Dandim.

Data tersebut kemudian divalidasi dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang telah ditetapkan.

Dalam proses dan pascapenyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah, penyalur, serta unsur pendamping seperti Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna, dan pilar sosial lainnya melakukan asistensi untuk memastikan verifikasi data, monitoring, pelaporan, serta dokumentasi berjalan optimal.

Hingga saat ini, sebanyak 29 dari 53 kabupaten/kota telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan siap untuk dilakukan penyaluran. Total kebutuhan anggaran keseluruhan untuk penanganan pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun, dengan lebih dari Rp600 miliar di antaranya telah siap melalui mekanisme revisi anggaran khusus sesuai arahan Presiden.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar realisasi anggaran bansos perorangan segera dipercepat. Bantuan tersebut meliputi uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang, bantuan perabotan hunian sebesar Rp3 juta, serta bantuan stimulan ekonomi dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Kemensos.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta para pimpinan kementerian dan lembaga terkait lainnya.